SMI Komisariat UMSU

Senin, 04 Juni 2012

Badai PHK dan INFLASI Besar akan menerjang bangsa Indonesia.......

( ancaman krisis kapitalisme terhadap Indonesia )

Krisis kapitalisme yang pemunculannya terlihat dari heboh krisis financial yang terjadi di Amerika Serikat dan eropa mulai pertengahan september 2008 lalu akhirnya menerjang keseluruh dunia dengan sangat cepat dan hebatnya. Hampir tidak ada negara dibelahan dunia ini yang tidak tersapu oleh krisis ini termasuk negara-negara di timur tengah, hanya negara-negara yang berani tidak tunduk pada mekanisme perekonomian global kapitalisme lah yang selamat dari badai krisis kapitalisme ini seperti negara-negara di Amerika Latin.

Mengapa Indonesia juga terkena dampak krisis kapitalisme..??

Indonesia termasuk negara yang segera terkena terjangan badai krisis kapitalisme tersebut karena sejak pemerintahan orde baru-Soeharto hingga pemerintahan SBY-JK saat ini, tata ekonomi Indonesia dibangun diatas pondasinya kapitalisme dan proses penataan ekonomi tersebut dibawah pengawasan penuh kaum pemodal Internasional. Pondasi ekonomi kita tidak dibangun berdasarkan memajukan potensi sumber daya produktif nasional (sumber daya alam dan sumber daya manusianya) demi kesejahteraan rakyatnya, perekonomian Indonesia semata-mata dibangun berdasarkan melayani kebutuhan ekonomi kaum modal diInternasional, seluruh sumber daya alam (tambang, hutan dan tanah) dikeruk demi mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kaum modal tersebut, dan kaum buruh Indonesia sudah sangat lama dijual oleh pemerintah Indonesia dengan harga murah pada kaum modal lewat politik represif dan politik upah murah. Hal-hal tersebutlah yang membuat Indonesia hingga hari ini tidak mempunyai industrialisasi nasional yang kuat yang mampu menopang industri manufaktur secara kuat, industri yang dibangun di Indonesia semata-mata dibangun sebagai rantai industri Negara-negara maju.

Krisis yang saat ini dialami oleh dunia adalah krisis yang merupakan akibat dari jalan kapitalisme yang berkuasa dibanyak negara saat ini, krisis ini bukanlah bersifat mendadak, krisis ini sudah diperkirakan jauh-jauh hari sebelumnya, karena proses akumulasi dan eksploitasi yang melekat pada tubuh kapitalisme suatu saat akan mengakibatkan terpusatnya kekayaan hanya pada beberapa orang saja dan mayoritas manusia akan termiskinkan oleh system ini. Dari hal tersebut maka yang seharusnya bertanggung jawab terhadap terjadinya krisis ekonomi dunia saat ini adalah para pemodal, para ekonom pro kapitalisme dan juga kekuatan politik (para presiden/wakil presiden dan partai-partai politik di parlemen) yang telah memilih dan memuluskan jalan kapitalisme ini.

Apa yang dilakukan pemerintah di tengah situasi krisis ??

Selama proses krisis kapitalisme saat ini, sangat vulgar kita lihat bahwa kaum modal yang terkena krisis kemudian menggunakan Negaranya untuk membayar ongkos penanggulangan krisis tersebut, sudah lebih dari 950 Milyar US$ uang rakyat di AS digunakan untuk penanggulangan krisis ini, begitu juga di eropa, jepang, korea, Taiwan dll, uang yang digunakan tersebut sejatinya adalah uangnya kelas pekerja tetapi digunakan untuk menyelamatkan kaum modal. Di Indonesia sedikitnya pemerintah telah menganggarkan Rp 6 Trilyun untuk menanggulangi krisis kapitalisme ini dalam bentuk program buy back BUMN, dan setidaknya US$ 6,5 Milyar (sekitar Rp 71 triliun) cadangan devisa kita terkuras dalam satu bulan ini untuk menanggulangi krisis kapitalisme saat ini dalam bentuk stabilitas nilai rupiah terhadap dollar. Sungguh dana yang tidak sedikit, dan sungguh sebuah pembuktian keberpihakan pemerintahan nasional saat ini terhadap system kapitalisme dan kaum modalnya.

Keberpihakan terhadap kaum modal bukan hanya ditunjukkan oleh para penghuni istana negara ini tetapi juga oleh partai-partai yang ada di DPR saat ini, karena tidak ada satu partaipun yang berani menyatakan bahwa krisis saat ini adalah akibat keserakahan kaum modal dan system ekonomi kapitalisme yang dijalankan saat ini, dan partai-partai tersebut juga mendiamkan duit rakyat, dihambur-hamburkan untuk melindungi dan mensubsidi kaum modal. Sungguh sebuah realitas yang sangat kontras bila dibandingkan dengan spanduk, iklan di TV, omong-omong seminar yang dilakukan oleh partai-partai (termasuk partai-partai baru) dan para politisi tersebut, rakyat tidak perlu menunggu setelah pemilu untuk membuktikan kebohongan mereka.

Maka Serikat Mahasiswa Indonesia, menyatakan sikap dan menyerukan kepada seluruh rakyat, bahwa :

1. Sistem ekonomi kapitalisme dengan seluruh bentuk perkembangannya telah terbukti gagal dalam mensejahterahkan rakyat, malah system ekonomi tersebut telah memiskinkan seluruh pekerja diseluruh dunia. IMF, World Bank, World Trade Organization harus bertanggung jawab dan segera dibubarkan serta perwakilannya yang ada diIndonesia harus segera DIUSIR!.

2. Menolak segala solusi kebijakan pemerintah yang hanya mengabdi, melayani, dan melindungi kaum modal. Seperti Peraturan Bersama 4 menteri hanyalah untuk melindungi kepentingan kaum modal dan akan mengorbankam kaum buruh dan keluarganya dan HARUS SEGERA DICABUT!

3. Pemilu 2009 tidak akan mendatangkan kesejahteraan bagi kaum buruh

dan rakyat mayoritas, pemilu 2009 kembali hanya akan menghasilkan rezim

yang tega menumbalkan rakyat Indonesia demi kepentingan kaum modal.

4.. Rezim Borjuasi yang selama ini berkuasa telah terbukti gagal, maka

kepada seluruh kekuatan progresif di Indonesia untuk segera bergandengan

tangan, merapatkan barisan, membangun persatuan perjuangan dan

menyiapkan diri untuk berkuasa.

Sabtu, 02 Juni 2012

MARS SERIKAT MAHASISWA INDONESIA

Kamis, 31 Mei 2012

Lawan Kapitalisasi Pendidikan

Kapitalisasi Pendidikan Harus di Lawan

oleh Azmirev

Hal yang paling urgensi dalam kemajuan sebuah Negara tidak lain adalah pendidikan. Pendidikan dalam artian pendididkan sebagai alat pembebasan, pembebasan dari buta huruf dan kebodohan, mengutip perkataan Paulo Freire orang yang buta huruf adalah manusia kosong dan itu awal dari penindasan. Bagi Freire, penindasan, apa pun nama dan alasannya, adalah tidak manusiawi (dehumanisasi). Pendidikan sebagai proses dialektika yang akan memanusiakan manusia (humanisasi) merupakan pilihan mutlak.

Kebijakan Yang Menindas

          Berbicara tentang kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh sebuah tatanan masyarakat berkelas, pendidikan terkesan sebagai sesuatu yang elitis. Dimulai dari fase Feodalisme, pendidikan hanya dinikmati bagi kaum bangsawan saja. Sedang metode pendidikan yang dipakai dimana feodalisme mempunyai kehormatan dengan segala mitosnya membuat seorang guru adalah benar dan tidak bisa dilawan.
Di fase kolonialisme, Belanda dengan Politik Etis memberikan nafas baru bagi Indonesia tentang pendidikan, akan tetapi penndidikan lagi-lagi hanya dinikmati oleh kaum bangsawan. Kaum bangsawan menyekolahkan anak-anaknya ke luar negeri.

           Selanjutnya pendidikan di zaman Jepang. Pendidikan di zaman tersebut lebih dominan dalam hal militer. Tidak diragukan lagi Jepang adalah wakil Fasis Asia yang akan menguasai dunia dengan kekuatan militer.
Jelas, ketika dikontekkan dengan potret pendidikan kita tentu akan berbeda jauh. Pendidikan di masa ini, menjadi sesuatu yang eksklusif, artinya pendidikan di Indonesia hanya dapat dinikmati oleh minoritas. Apalagi di tengah-tengah krisis ekonomi yang sedang melanda rakyat Indonesia, justru muncul banyak kebijakan dari pemerintahan yang semakin memperpuruk keadaan. Posisi pemerintah yang mengekor pada kepentingan pemodal internasional, sangatlah terlihat jelas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan-menuju kearah liberalisasi dengan kata lain menjual Indonesia kepada pemodal internasional (Kapitalisme), misalnya kenaikan harga BBM, impor beras, UU no. 11 tentang PMA, UU no. 13. tentang ketenagakerjaan, UU Sisdiknas th 2003, Pepres no. 36 th 2005, UU BHP, UU Penanaman Modal,dll.
           Subsidi pendidikan 20% yang didengung-dengungkan tidak pernah terialisasikan. Ditambah lagi kebijakan pemerintah tentang otonomi kampus atau yang dikenal dengan istilah BHMN (Badan Hukum Milik Negara) yang diberlakukan bagi kampus-kampus negeri. Akibat mulai terputusnya subsidi, kampus-kampus secara sepihak menaikan biaya semahal-mahalnya untuk mengeruk keuntungan. Seharusnya kampus negeri lebih murah, ternyata justru sekarang semakin mahal Sehingga membuat rakyat tertekan dengan biaya kuliah yang tak terjangkau mayoritas rakyat Indonesia yang notabene dari golongan menengah kebawah.

WTO “Pendidikan Berorientasi Dagang”

          Hadirnya PTA (Perguruan Tinggi Asing) di negara kita tidak mungkin dibendung sejak pemerintah meratifikasi (mengesahkan) WTO (World Trade Organization) melalui UU No 7 Tahun 1994. Kita adalah anggota WTO yang berkewajiban menaati segala aturan main yang ada di dalamnya. Karena melalui GATS (General Agreement on Trade in Services) WTO memposisikan pendidikan sebagai jasa yang dapat saling diperdagangkan-dan yang di dalamnya termasuk pendidikan tinggi-maka "perdagangan" jasa pendidikan tinggi akan makin sulit dielakkan. Implikasinya, kehadiran PTA di negara kita akan sulit dibendung.
           Secara lebih rinci, di dalam GATS (General Agreement on Tariffs and Trade) disebutkan belasan jasa yang dapat diperdagangkan secara internasional. Salah satu jasa itu adalah pendidikan yang di dalamnya termasuk pendidikan tinggi. Sementara itu, implementasi dari perdagangan jasa pendidikan (tinggi) ini dikemas dalam banyak model, satu di antaranya Model Commercial Presence, yaitu penjualan jasa pendidikan (tinggi) oleh lembaga di suatu negara bagi konsumen yang ada di negara lain dengan mewajibkan kehadiran secara fisik lembaga penjual jasa dari negara itu. Hadirnya PTA dari mancanegara untuk menjual jasa pendidikan tinggi kepada konsumen di Indonesia adalah model-model penjajahan imperialisme untuk proses akumulasi modal.
Dan terbukti belum lama ini dalam work shop “Implikasi kesepakatan WTO”, Indonesia telah membuka ruang kepada 6 negara yaitu AS, Australia, Inggris, Jepang, China dan Korea untuk kerjasama di bidang pendidikan (orientasi jasa). “Selamat datang pemodal” itu yang siap singgah di 5 kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Yogyakarta. Menteri ekonomi pun sedang menyusun rancangan peraturan presiden tentang bidang usaha tertutup dan terbuka untuk investasi. Dan merujuk RUU BHP maka pemodal asing boleh masuk dengan shere 49%.
           Ini jelas, pendidikan kita sudah berorientasi pasar dan kita sebagai pelajar atau pun mahasiswa dijadikan komuditi-komuditi yang siap dilempar kepasar. Jika dilihat, proses kapitalisasi pendidikan adalah sebuah kepentingan besar dari kapitalisme dan akan selalu melanggengkan dominasinya melalui infiltrasi modalnya. Kapitalisme dalam hal penguasaan aset-aset SDA dan energi (Exxon Mobil oil, Caltex, Santana Fe, Chevron, Conocco Pholips, Newmont,dll), tentunya pendidikan akan disetting untuk melahirkan tenaga-tenaga penggerak laju modal yaitu sebagai buruh.

Kebijakan Kampus Yang Tidak Demokratis

Pendidikan sebagai kepentingan kapitalisme dan Negara sebagai bonekanya, maka penguasa kampus (Birokrasi Kampus) adalah kepanjangan tangan yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa. Dari bentuk kapitalisasi pendidikan sampai tindak represifitas kebijakan tanpa melibatkan mahasiswa adalah hal yang tidak demokratis dan sudah banyak kebijakan kampus yang ditelurkan. Adanya DPP dan kenaikan SPP, tidak ada dispensasi dalam pembayaran SPP dan kebijakan Droup Out (D.O), Absensi 75%, adanya jam malam, dan birokrasi pun memakai logika pengusaha yang merepresif buruh dengan menyodorkan kontrak belajar yaitu Kode Etik bermatre Rp. 6000.
Perampasan hak-hak mahasiwa oleh birokrasi kampus sengaja diciptakan untuk pengabdian kepada sang kapitalisme internasional. Sehingga yang dirugikan tidak lain adalah mahasiswa. Oleh karena itu mahasiswa harus merapatkan diri dengan berserikat untuk menggalang kekuatan, membentuk Front persatuan untuk mengkawal seluruh kebijakan dan mendorong arahan Demokratisasi kampus serta pengkapayekan isu-isu pendidikan (Pendidikan Gratis, Ilmiah, Demokratis Dan Mengabdi Pada Kepentingan Rakyat) secara terus-menerus kesemua Civitas Adamika Kampus.

Mendesak Bagi Rakyat

Mengkutip apa yang pernah di katakana oleh tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bukanlah mengejar gelar atau pun pekerjaan, akan tetapi menemukan jati diri yang benar-benar merdeka dan bermartabat. Sebetulnya, yang dibutuhkan adalah ilmu yang dapat disumbangkan kepada Bangsa Negara dan pengabdian pada rakyat.
Maka tuntutan mendesak bagi rakyat adalah agar pemerintah segera melaksanakan program:

(1) Pendidikan Gratis, pembebasan biaya untuk semua jenjang pendidikan,

(2) Ilmiah, pendidikan yang berorientasi ilmu pengetahuan,

(3) Demokratis, pendidikan gaya kolonialisme dan kapitalistik secepatnya ditinggalkan diganti iklim yang demokratis yaitu keyakinan yang mendalam dan hakiki akan adanya pengakuan hak-hak kewajiban yang porposional. Disini peserta didik mempunyai kesempatan yang sama dalam memberikan ide dan gagasan serta demokratis dalam pengeluaran kebijakan sekolah atau pun kampus,

(4) Dan Mengabdi Pada Rakyat, Ahmadinejad pernah berkata “ saya bukanlah presiden akan tetapi pelayan rakyat”, apalagi Negara kita adalah Negara demokrasi tentunya kepentingan rakyat yang dikedepankan. Sehingga pendidikan kita akan sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat yang mengarah terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis secara politik, adil secara sosial, sejahtera secara ekonomi dan partisipatif secara budaya.

Hal itu dapat terwujud dengan mengambil langkah pemutihan utang luar negeri yang pertahun saja menghabiskan 40% dari APBN, penyitaan harta para kuruptor untuk dialokasikan pada sektor pendidikan, nasionalisasi kembali aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak, laksanakan Reforma Agraria Sejati, bangun Industrialisasi Nasional yang Kerakyatan, putuskan hubungan dengan lembaga-lembaga imperialis (WTO, World Bank, CGI, IDB, ADB, IMF), bekerja sama dengan Negara lain yang saling menguntungkan dan menjunjung tinggi solidaritas untuk peningkatan kualitas pendidikan. Sehingga pendidikan yang dicita-citakan sebagai alat pembebasan akan terwujud dan tidak akan ada lagi penindasan.

(Segala isi tulisan diluar tanggungjawab dari admin/penerbit webblog ini)

Komersialisasi Pendidikan

Memang tidak dapat dimungkiri bahwa dari awal Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Hukum Pendidikan (BHP) dibuat sampai disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, banyak mengundang kritikan dan demo. Betapa tidak, kekhawatiran masyarakat akan terjadinya komersialisasi di bidang pendidikan akan menjadi kenyataan. Pendidikan khususnya pendidikan tinggi akan menjadi jatah untuk orang-orang kaya saja, sedangkan orang yang tidak mampu tidak akan sanggup mengenyam dunia pendidikan tinggi. Bahkan, orang dengan kepandaian kurang pun jika memiliki uang dapat masuk ke perguruan tinggi negeri. Fakta itu terjadi ketika beberapa perguruan tinggi negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara atau disingkat BHMN seperti Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sumatera Utara (USU) serta Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), sebagian besar menaikkan SPP bagi mahasiswa, yang dilanjutkan dengan pembukaan beberapa jalur khusus masuk dengan sumbangan yang besar.

Timbul pertanyaan, apakah benar, pemberlakuan UU BHP dimaksudkan untuk komersialisasi pendidikan seperti yang dikhawatirkan masyarakat dan mahasiswa selama ini. Barangkali tidak semuanya benar dan untuk menyakinkan maka perlu ditelaah latar belakang UU BHP kemudian dikaji pasal-pasal krusial yang dikhawatirkan menjadi celah untuk melakukan komersialisasi pendidikan.

Namun, sebelum menganalisis secara substantif, perlu diketengahkan dulu bahwa UU yang baik dan mampu mencapai tujuannya (efektif) maka harus memenuhi tiga syarat. Ketiga syarat tersebut, yaitu pertama, UU BHP harus memenuhi syarat filosofis. Artinya mampu menciptakan rasa keadilan bagi semua pihak. Keadilan di sini adalah keadilan yang sama (equality before the law). Kedua, UU BHP harus memenuhi syarat yuridis, artinya dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya, yaitu pemerintah bersama dengan DPR. Ketiga, UU BHP harus memenuhi syarat sosiologis, artinya UU BHP betul-betul sangat dibutuhkan masyarakat. Namun, melihat fenomena banyak kritik, demo, serta banyak pihak yang mengajukan judisial review menunjukkan bahwa UU BHP tidak memenuhi syarat sosiologis. Oleh karena itu, UU BHP secara prinsip tidak akan efektif berlaku. UU BHP lebih bersifat top down daripada bottom up.

Tindak lanjut dari tidak dipenuhinya syarat sosiologis UU BHP, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini UU BHP mengalami uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya, banyak pihak yang tidak setuju UU BHP hanya diuji materiil, mereka lebih meminta agar UU BHP dibatalkan saja karena hasil dari judisial review atau uji materiil suatu UU biasanya adalah ada review atau perubahan terhadap beberapa pasal saja yang dianggap krusial, selebihnya tidak diubah.

Sebenarnya, misi utama dari UU BHP sendiri cukup baik yaitu ingin menempatkan satuan pendidikan bukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dari Departemen Pendidikan Nasional, namun sebagai suatu unit yang otonom (mandiri). Rantai birokrasi yang selama ini terjadi diputus habis diserahkan ke dalam organ badan hukum pendidikan yang menjalankan fungsi badan hukum: penentuan kebijakan umum dan pengelolaan pendidikan. Misalnya, di dalam satuan pendidikan perguruan tinggi, praktik selama ini untuk memilih seorang rektor harus melewati tujuh lapis birokrasi (tingkat senat, Dirjen Dikti, Inspektorat Jenderal, Sekjen Depdiknas, Menteri Pendidikan Nasional, tim penilai akhir Sekretariat Negara, dan akhirnya presiden). Saat ini, dengan BHP, hal itu tidak lagi terjadi, rektor dipilih dan ditetapkan oleh organ representasi pemangku kepentingan.

Dua masalah utama yang krusial dan menjadi objek uji materiil yaitu masalah pendanaan pemerintah ke BHP dan pemerintah daerah ke BHPPD (Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah) untuk biaya operasional (Pasal 41 UU BHP) yang dibatasi hanya beberapa komponen anggaran seperti biaya operasional pendidikan dan kewenangan BHP melakukan investasi dalam bentuk portofolio (Pasal 42 UU BHP). Dari dua pasal itu saja dikhawatirkan celah untuk komersialisasi akan digunakan. Sebab, BHP diperkenankan mencari sumber dana dari masyarakat.

Sebenarnya, di negara-negara maju sekalipun, pemerintah tetap mendanai operasional perguruan tinggi sehingga wajarlah apabila perguruan tinggi negeri mampu memberikan kontribusi yang positif pada negara. Pengurangan anggaran pemerintah terhadap perguruan tinggi negeri yang akan dilakukan pemerintah kurang tepat karena dapat memicu kemungkinan perguruan tinggi negeri tersebut mencari cara untuk mendapatkan dana operasional. Hal itu di UU BHP diperkenankan. Ini juga menekan posisi perguruan tinggi swasta, yang akan kembali bersaing dengan perguruan tinggi negeri untuk mendapatkan mahasiswa. Meski kekhawatiran ini tidak semua beralasan karena kualitaslah yang akan menjadi penentu ke mana masyarakat akan memilih perguruan tinggi. Sebut saja beberapa perguruan tinggi swasta yang berkualitas maka sampai saat ini pun tidak terbebani dengan masalah jumlah mahasiswa karena untuk masuk ke perguruan tinggi swasta favorit cukup sulit dan alumninya mampu bersaing di dunia kerja.

Perguruan tinggi yang sudah BHP dapat melakukan investasi dalam bentuk portofolio. Jika para pengelola perguruan tinggi tersebut lebih menekankan pada faktor investasi dan menganaktirikan masalah kualitas pendidikan tinggi maka komersialisasi akan terjadi. Namun, jika yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio itu adalah dana BHP yang sifatnya idle dan hasil investasinya menguntungkan dan keuntungan itu digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi BHP sendiri maka komersialisasi tidak akan terjadi.

Kekhawatiran masyarakat akan adanya komersialisasi pendidikan akan terhapus apabila perguruan tinggi tersebut mampu membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari dirinya. Dan memang benar bahwa tidak ada upaya untuk meningkatkan SPP setelah perguruan tinggi tersebut menjadi BHP, melainkan lebih mengedepankan research sehingga niatan dari beberapa perguruan tinggi menjadi world class university dan reseach university akan menjadi kenyataan dan bukan suatu keniscayaan.

Berdasarkan UU BHP, untuk menjadi BHP, perguruan tinggi diberikan waktu paling lama empat tahun sejak UU BHP berlaku. Semua perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta (PTS) harus berbentuk BHP. Bahkan, semua pihak yang menyelenggarakan pendidikan harus berbentuk BHP. Beberapa perguruan tinggi negeri, sebut saja Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Universitas Padjadjaran memilih menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dahulu sebelum menjadi BHP. Batas waktu empat tahun betul-betul dimanfaatkan beberapa perguruan tinggi satuan pendidikan bukan sebagai unit pelaksana teknis (UPT) dari Departemen Pendidikan Nasional, tetapi sebagai suatu unit yang otonom. ***

Penulis, dosen Fakultas Hukum Universitas

(Segala isi tulisan diluar tanggungjawab dari admin/penerbit webblog ini)